Berita Terkini

kab-boalemo.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo gelar nonton bareng Peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan secara daring oleh KPU mulai pukul 20.00 WITA. Senin, (14/02/2024). di Aula RPP “Mohuyula” KPU Boalemo. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD, Kapolres, Danrem 1313 Pohuwato,  Ketua Bawaslu, unsur FORKOPIMDA lainnya, serta perwakilan partai politik dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Ketua KPU Boalemo, Asra Djibu dalam sambutanya menyampaikan  “launching Pemilu Serentak 14 Februari 2022 dilaksanakan karena sudah ada penetapan SK KPU RI. Sementara untuk tahapannya masih menunggu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI. "Untuk draf tahapan sebenarnya sudah ada, tetapi kan akan ditetapkan dengan PKPU. Sekarang baru launching hari pemungutan suara saja," Ujar Asra. Selain itu, Anggota KPU Boalemo, Jan P. Tuna mengharapkan dengan adanya Launching Pemilu Serentak ini masyarakat dapat lebih mengetahui hari, tanggal dan bulan Pemungutan Suara. “Dengan ditetapkannya 14 Februari sebagai tanggal pemungutan suara,maka masyarakat gampang mengingatnya, sebab di tanggal itu bertepatan dengan hari kasih sayang (valentine day), semoga Pemilu 2024 berawal dan berkhir dengan saling kasih dan saling sayang” Tutup Jan. #krt,-

kab-boalemo.kpu.go.id - Komisi II DPR RI bersama Pemerintah, KPU dan Bawaslu menggelar rapat jadwal pemilu 2024. Pemerintah dan KPU menyepakati Jadwal Pemilu 2024 pada 14 Februari. Rapat Komisi II digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (24/1/2022). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia. Hadir dalam rapat Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Ilham Saputra, dan Ketua Bawaslu Abhan. Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan berdasarkan pertimbangan yang matang, KPU mengusulkan hari pemungutan suara jatuh pada 14 Februari. "Hari pemungutan suara direncanakan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, jadi 14 Februari ini hari Rabu, Rabu menjadi hari penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun, 14 Februari pernah juga diusulkan pada konsinyering pertama antara pemerintah dan DPR RI," kata Ilham. Setelah itu, Tito sebagai perwakilan pemerintah juga menyatakan kesepakatan jadwal pemilu pada 14 Februari. Dengan begitu, Tito berharap ada waktu luang penyelenggara KPU untuk menyiapkan Pilkada yang diselenggarakan pada November.   "Untuk tanggal kami kira, dari pemerintah sepakat 14 Februari sehingga ini akan memberikan ruang dengan adanya pemilu pilkada serentak yang menurut UU 10/2016 yang kita selenggarakan bulan November. Sehingga masih ada space waktu antara Februari dengan bulan November karena itu memberi ruang yang cukup bila terjadi putaran kedua misalnya," ujarnya.   Untuk diketahui, 14 Februari ini merupakan jadwal Pemilu 2024 usulan alternatif dari KPU. Usulan itu dikirim KPU ke DPR pada Rabu (19/1) Komisioner KPU Pramono Ubaid mengatakan dalam surat tersebut, KPU menyampaikan satu alternatif lagi tanggal pemungutan suara Pemilu, yakni 14 Februari 2024. "Usulan itu bukanlah baru sama sekali. Karena dalam rapat-rapat konsinyering sebelumnya, KPU pernah mengusulkan 3 alternatif, yakni: 14 Februari, 21 Februari, dan 6 Maret 2024," kata Pramono. Sedangkan pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud Md pernah menyampaikan usulan jadwal Pemilu 2024 pada 15 Mei. Setelah melalui pembahasan lebih lanjut, diputuskanlah pemerintah dan Komisi II DPR akhirnya memutuskan jadwal pemilu pada 14 Februari 2024.   Sumber : https://news.detik.com/berita/d-5911975/rapat-di-dpr-pemerintah-kpu-sepakat-jadwal-pemilu-14-februari-2024  

kab-boalemo.kpu.go.id - KPU Kabupaten Boalemo menerima kunjungan dari Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Boalemo. Senin, (24/01/2022). Kunjungan ini diterima langsung oleh Komisioner KPU Boalemo, Ferdy Bobihu dan Herman Hasan. Ferdy menyampaikan terima kasih kepada pengurus Gerindra yang sudah melakukan kunjungan ke Kantor KPU untuk bersilaturahmi dan menjalin komunikasi. Beberapa hal yang disampaikan dalam kunjungan ini antara lain adalah penyampaian Surat Keputusan (SK) Dewan Pinpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomor 08-0170/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 Tanggal 21 Agustus 2021  tentang Susunan Personalia DPC Partai Gerindra Kabupaten Boalemo. Sementara itu, Komisioner KPU Divisi Sosialsasi, Hupmas, dan SDM, Herman Hasan menyampaikan sejumlah informasi terkini terkait perkembangan pelaknsaan tahapan Pemilu Tahun 2024 mendatang. #hupmas  

#TemanPemilih, Demi meningkatkan pelayanan serta mempercepat pencapaian sasaran atas kinerja sebagai penyelenggara pelayanan publik, KPU Boalemo melakukan evaluasi terhadap kepuasan masyarakat. Evaluasi ini dimaksudkan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kinerja atas layanan yang diberikan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai layanan yang telah dilakukan selama ini. Ayoo!! Dukung peningkatan pelayanan kami kepada Anda dengan mengisi kuesioner berikut di link : https://bit.ly/KuesionerSurveiKepuasanPelayan_KPUBoalemo #KPUMelayani

kab-boalemo.kpu.go.id – KPU Boalemo melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 oleh Ketua dan Sekretairs KPU Boalemo serta disaksikan oleh Anggota KPU dan para Kasubbag di aula RPP Mohuyula KPU Boalemo.. Senin (17/01/2022) Perjanjian kinerja  ini bertujuan untuk memperteguh komitmen masing-masing pihak agar menjaga pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Komitmen tersebut tertuang secara rinci dalam dokumen yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja, target, hingga rencana anggaran. Kegiatan diawali dengan Rapat Pleno Rutin yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Boalemo, Asra Djibu. Dalam sambutannya Asra menyampaikan perjanjian kinerja ini merupakan salah satu tahapan dalam sistem akuntansi instansi pemerintah.   “Semoga apa yang diperjanjikan bapak ibu Kasubbag, Sekretaris maupun bapak ibu Komisoner dapat terealisasikan, terlaksana dengan penuh tangung jawab, karena perjanjian kinreja ini merupakan wujud dari pertangung jawaban pelaksanaan tugas fungsi KPU sebagai lembaga penyelenggara, artinya perjanjian ini merupakan suatu yang akan di kaji atau di analisis oleh KPU RI  sebagai bahan kebijakan untuk kinerja yang lebih baik kedepannya.” Jelas Asra Pada kesempatan yang sama, Sekretaris KPU Boalemo, Toska Moeda menambahkan Penandatanganan Perjanjian Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Selain itu Penandatanganan kinerja ini merupakan sarana dan komitmen KPU Boalemo dalam menjalankan tata kelola keuangan dengan baik, dari proses perencanaan, pengelolaan, manajemen, bahkan KPU Boalemo juga harus  siap dievaluasi oleh masyarakat. “Diharapkan perjanjian kinerja tersebut mampu menjadi pedoman semua pihak di lingkungan KPU Boalemo, agar optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya”. Tutup Toska,,. #Hupmas_-

kab-boalemo.kpu.go.id – Sepuluh orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) terdiri dari  tenaga Pamdal, Pramubakti, dan supir mobil dinas KPU Boalemo mengikuti pembinaan sekaligus menerima petikan Surat Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan di ruang RPP Dulohupa KPU Provinsi Gorontalo. Senin, (10/1/2022). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Anggota KPU Provinsi Gorontalo, Selvi Katili dan dihari oleh Komisioner lainnya, Sekretaris, para pejabat eselon III, IV KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sekretaris KPU Boalemo, Toska Moeda yang juga turut hadir pada acara ini berharap, dengan kehadiran tenaga PPNPN di KPU Boalemo tentu sangat membantu pelaksanaan tugas-tugas sekretariat ke depan. “Karena itu tenaga PPNPN harus dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perlu dicatat walaupun SK ditandatangani langsung oleh Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo, namun proses evaluasi dan penilaian kinerja tetap berada di tingkat sekretariat kabupaten/kota”. Tegas Toska Ada beberapa hal yang akan kami nilai dan dievaluasi secara berkala dianatarnya adalah; kedisiplinan kehadiran, hasil kinerja, dan penilaian sikap serta perilaku. Hal ini sesuai dengan SK Sekjen KPU RI Nomor: 652/SDM.01-Kpt/05/SJ/VI/ 2021 perihal petunjuk teknis pengangkatan PPNPN.” Jelas Toska.