Umum

KPU Boalemo gelar Sosialisasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kab Boalemo pada Pemilu 2024

   kab-boalemo.kpu.go.id,KPU Kabupaten Boalemi menggelar kegiatan sosialisasi Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi Anggota DPRD Kab Boalemo pada Pemilihan Umum Tahun 2024,   sosialisasi di gelar di hotel Grand Amelia Rabu 12 April 2023 dan dihadiri oleh Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024,Bawaslu,Tokoh Masyarakat,Media Online/cetak, dan Ketua dan Anggota PPK Se Kab Boalmeo. Asra djibu Ketua KPU dalam sambutannya bahwa sosialisasi adalah bentuk pelaksanaan PKPU nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Rakyat,Anggota Dewan Perwakila Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sosialisasi Dapil ini sangatlah penting sehingga masyarakat akan mengetahui siapa saja nanti yang akan mewakili daerahnya pada Pemilu Tahun 2024 mendatang,”tutup Asra. Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Jan Tuna menjelaskan penataan dapil dan alokasi kursi didasarkan pada tujuh prinsip, yakni : Kesetaraan nilai suara, Ketataan pada system pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan, Jan Tuna menjelaskan juga secara rinci Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi DPR RI untuk Dapil Gorontalo jumlah 1 Dapil dengan Alokasi Kursi 3 kursi,DPRD Provinsi jumlah Dapil 6 dengan alokasi kursi 45 kursi dan DPRD Kabupaten Boalemo 3 Dapil dengan 25 Alokasi Kursi. Adapun Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Boalemo Pemilu 2024 terdiri dari : Dapil 1 (Kecamatan Tilamuta,Botumoito,Mananggu) dengan jumlah kursi 10 Dapi 2 (Kecamatan Dulupi,Wonosari) dengan jumlah kursi 8 Dapil 3 (Kecamatan Paguyaman,Paguyaman Pantai) dengan jumlah kursi 7.        

KPU Kab Boalemo mengelar Sosialisasi Desa Tingkat Partisipasi Terendah

 kab-boalemo.kpu.go.id, Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di   Pemilu 2024, KPU Kabupaten Boalemo menggelar Sosialisasi Desa tingkat  partisipasi terendah di rangkaikan dengan pengenalan aplikasi Sistem  Informasi Anggota KPU dan Badan Adhock, di Kecamatan Mananggu Kab Boalemo,Jumat (11/11/2022). Anggota KPU Kab Boalemo Herman Hasan menyampaikan bahwa tujuan dari sosialisasi ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar terlibat dalam proses pemilu dan pemilihan dimulai dari desa. Tidak hanya menargetkan kuantitas atau jumlah pemilih tetapi juga pada peningkatan kualitas pemilih yang tidak mudah terjebak pada politik uang,konfik,sara atau hoaks. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024 yang profesional pula menjadi tugas masyarakat untuk memastikannya di TPS nanti. "Keberhasilan pemilu 2024 nanti di Desa Mananggu adalah menjadi tanggung jawab masyarakat juga." tutup Herman Selain penjelasan terkait desa partisipasi terendah herman juga menjelaskan aplikasi yang baru di luncurkan oleh KPU RI yakni SIAKBA yang merupakan sistem aplikasi anggota KPU dan Adhock yang akan menjadi alat bantu rekrutmen dan penyimpanan data secara keseluruhan untuk lebih memudahkan sistem informasi. Pentingnya peran SIAKBA yang membantu proses administrasi Anggota KPU dan badan adhock, yaitu sebagai penyimpanan data dan pendaftaran mandiri calon Anggota KPU dan badan adhock secara digital, terutama dalam tahapan Pemilu Tahun 2024.Tutupnya”.    

KPU Kab Boalemo Gelar Rakor Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik

kab-boalemo.kpu.go.id, Untuk memperkuat pemahaman teknis jelang verifikasi faktual, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo menggelar Rapat koordinasi Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 kepada Partai Politik se Kab Boalemo,di Villa Kencana Bolihutuo,Selasa 11 Oktober 2022 Rakor di buka oleh Ketua KPU Kab Boalemo Asra Djibu, dalam pembukaanya asra menyampaikan untuk pelaksanaan verifikasi faktual akan dilakukan KPU Kab Boalemo selama 21 hari, mulai 15 oktober hingga 4 November 2022, verifikasi yang dilakukan antara lain menyangkut kepengurusan, kantor dan keanggotaan partai politik,”Ujarnya. Diharapkan, setelah mengikuti kegiatan ini, parpol bisa mempersiapan hal-hal yang dibutuhkan sehingga proses verifikasi faktual bisa berjalan dengan baik,”tutupnya. Ketua Bawaslu Kab Boalemo Amir Dj Koem sebagai pemateri pertama menyampaikan saat ini Bawaslu lebih mengedepankan upaya pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran aturan. Jika nantinya selama proses verifikasi faktual terjadi kesalahan, pihaknya akan memberikan saran dan masukkan. Sudah menjadi tugas bawaslu untuk mengawasi seluruh proses tahapan pemilu, tentu kami akan mengawasi langsung proses ini,”Tutupnya. Materi selanjutnya yang disampaikan oleh Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara Hendrik Imran menjelaskan verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU Kab Boaleo di antaranya memastikan wujud kantor partai, keanggotaan partai yang harus memenuhi syarat minimal 1/1000 dari jumlah penduduk yang ada di kab Boalemo. Imran menerangkan nantinya pada tahapan verifikasi keanggotaan partai politik yang ada di daerah masing-masing,KPU RI akan mengirim sampel nama keanggotaannya melalui SIPOL ke KPU Kabupaten/Kota. Turut hadir pada kegitan Rakor Anggota KPU Provinsi Gorontalo,Sekretaris KPU Prov Gorontalo,Eselon III dan IV serta Sekretariat KPU provinsi Gorontalo. kab-boalemo.kpu.go.id, Untuk memperkuat pemahaman teknis jelang verifikasi faktual, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo menggelar Rapat koordinasi Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 kepada Partai Politik se Kab Boalemo,di Villa Kencana Bolihutuo,Selasa 11 Oktober 2022 Rakor di buka oleh Ketua KPU Kab Boalemo Asra Djibu, dalam pembukaanya asra menyampaikan untuk pelaksanaan verifikasi faktual akan dilakukan KPU Kab Boalemo selama 21 hari, mulai 15 oktober hingga 4 November 2022, verifikasi yang dilakukan antara lain menyangkut kepengurusan, kantor dan keanggotaan partai politik,”Ujarnya. Diharapkan, setelah mengikuti kegiatan ini, parpol bisa mempersiapan hal-hal yang dibutuhkan sehingga proses verifikasi faktual bisa berjalan dengan baik,”tutupnya. Ketua Bawaslu Kab Boalemo Amir Dj Koem sebagai pemateri pertama menyampaikan saat ini Bawaslu lebih mengedepankan upaya pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran aturan. Jika nantinya selama proses verifikasi faktual terjadi kesalahan, pihaknya akan memberikan saran dan masukkan. Sudah menjadi tugas bawaslu untuk mengawasi seluruh proses tahapan pemilu, tentu kami akan mengawasi langsung proses ini,”Tutupnya. Materi selanjutnya yang disampaikan oleh Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara Hendrik Imran menjelaskan verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU Kab Boaleo di antaranya memastikan wujud kantor partai, keanggotaan partai yang harus memenuhi syarat minimal 1/1000 dari jumlah penduduk yang ada di kab Boalemo. Imran menerangkan nantinya pada tahapan verifikasi keanggotaan partai politik yang ada di daerah masing-masing,KPU RI akan mengirim sampel nama keanggotaannya melalui SIPOL ke KPU Kabupaten/Kota. Turut hadir pada kegitan Rakor Anggota KPU Provinsi Gorontalo,Sekretaris KPU Prov Gorontalo,Eselon III dan IV serta Sekretariat KPU provinsi Gorontalo.

Bertajuk "Go to Campus dan Go To School KPU Kab Boalemo mengelear Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula

kab-boalemo.kpu.go.id .Sabtu 8 Oktober  2022, KPU Kab Boalemo menggelar  kegiatan yang bertajuk “KPU Goes to Campus dan Go To School”. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu serta meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu. Tujuan lainnya adalah untuk melaksanakan pendidikan pemilih kepada masyarakat khususnya mahasiswa dan Siswa SMA agar mengetahui dan mengenal lembaga penyelenggara pemilu, tugas, kewenangan dan semua aktifitas dalam menyelenggarakan Pemilihan umum. Kegiatan ini di gelar di tempat berbeda yakni Kampus Unipo Boalemo dan SMK 1 Negeri Tilamuta yang di ikuti oleh  masing-masing peserta 25 orang . kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa/siswa terhadap informasi kepemiluan, khususnya tugas dan kewenangan lembaga penyelenggara Pemilu dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya mahasiswa/siswa dalam Pemilu 2024. Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat KPU Kab Boalemo Herman Hasan menyatakan bahwa meski Pemilu baru akan berlangsung pada 2024, namun sosialisasi untuk pemilih pemula perlu dilakukan sebagai bagian pendidikan politik bagi warga negara. perlunya generasi muda memahami dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan pemilihan serentak yang akan berlangsung serentak pada 2024. Generasi muda yang saat ini masih duduk di bangku SMA adalah calon pemilih pemula yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Usia mereka nanti akan mencapai 17 tahun atau lebih.”tegasnya. Sesi tanya jawab pun berlangsung. Beberapa Mahasiswa /siswa,mengajukan pertanyaan untuk menguatkan pemahaman terkait mekanisme, tugas dan fungsi penyelenggara serta aturan pesta demokrasi.

KPU Kab Boalemo Gelar Rakor PDPB Triwulan III Tahun 2022

     kab-boalemo.kpu.go.id ,Kabupaten Boalemo      menggelar Rapat Koordinasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)  untuk Triwulan III Tahun 2022, Jumat 30 September 2022 di Ruang RPP Mohuya KPU Kab Boalemo. Pada kesempatan ini Budi Utomo Anggota KPU Kab Boalemo mewakili Ketua KPU Kab Boalemo membuka kegiatan Rakor dalam penyampainya bahwa untuk PDPB ini merupakan rekap dan Rakor terakhir karena setelah ini Divisi Data akan melanjutkan kegiatan tahapan Pemilu yaitu  Pemuktahiran Data Pemilih. Olehnya saya selaku mewakili lembaga mengucapkan terima kasih kepada bapak/ibu yang hadir yang telah mensuport kegiatan PDPB sampai saat ini. Dan prestasi yang sangat mengembirakan adalah Provinsi Gorontalo terbaik 1 untuk data padan tercepat se Indonesia. Ini prestasi yang luar biasa, keberhasilan ini atas dukungan semua pihak dari Dukcapil,Polres,Kodim 1313,Bawaslu ini merupakan wujud dari ikhtiar kami selama ini, mudah-mudahan ini cikal bakal yang menandakan bahwa di sektor data pada Pemilu 2024 Gorontalo tidak akan lagi bermasalah,”tutupnya. Pemuktahiran dalam regulasi bahwa KPU berkewajiban melakukan pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih, setiap bulan kita rekap misalnya ada pemilih yang statusnya TNI/Polri yang sudah pensiun itu menjadi pemilih baru,”tutur Ferdy. Turut hadir dalam kegiatan ini Forkopimda, instansi terkait,serta KPU Provinsi Gorontalo yang diwakili oleh Plt Kepala Sub Bagian Data dan Informasi. #Humas

Populer

Belum ada data.